PEDOMAN PENYELENGGARAAN
”LOMBA DEBAT KONSTITUSI ANTAR
PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA 2011”
A. LATAR BELAKANG
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah mengalami perubahan pada era reformasi yang dilakukan dalam empat tingkatan dalam sidang-sidang MPR. Perubahan Pertama UUD 1945 disahkan pada Sidang Umum MPR Tahun 1999, Perubahan Kedua UUD 1945 disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2000, Perubahan Ketiga UUD 1945 disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2001, dan Perubahan Keempat UUD 1945 disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2002. Perubahan tersebut membawa akibat adanya perubahan mendasar pada sistem ketatanegaraan RI, antara lain pembentukan lembaga negara baru, yaitu Mahkamah Konstitusi.
- Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan RI, yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung (MA). Pembentukan MK dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara, ketatanegaraan, dan kehidupan politik. Dengan demikian, konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan dan anarkhi tanpa pola penyelesaiaan yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara obyektif dan rasional sebagai sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula.
- Sebagai lembaga negara yang baru dibentuk, yakni berdasar Pasal 24C UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001, MK belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Padahal semenjak MK terbentuk secara resmi pada 13 Agustus 2003 hingga sekarang ini, upaya sosialisasi gencar dilaksanakan, termasuk melalui kegiatan temu wicara, seminar, bedah buku, penerbitan/publikasi melalui media massa dan situs MK, dan sebagainya.
- Pada sisi lain, kiprah MK sebagai lembaga peradilan ketatanegaraan telah berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya ilmu hukum. Akan tetapi, perkembangan tersebut belum diikuti oleh peningkatan pemahaman para akademisi, khususnya mahasiswa terhadap berbagai isu konstitusi dan permasalahan konstitusionalitas norma-norma hukum di Indonesia.
- Sehubungan dengan kenyataan yang demikian, dipandang perlu terus dilakukan upaya sosialiasi MK ke segenap lapisan masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, khususnya dunia akademik sebagai salah satu pilar pengembangan ilmu pengetahuan.
- Seiring dengan itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman para mahasiswa dan sivitas akademika terhadap keberadaan MK dan berbagai isu konstitusi, MK berinisiatif menggelar lomba Debat Konstitusi Antar Mahasiswa Perguruan Tinggi se-Indonesia 2011.
B. NAMA DAN BENTUK KEGIATAN
“Lomba Debat Konstitusi Perguruan Tinggi se-Indonesia 2011”.
C. TUJUAN
- Menyosialisasikan perubahan UUD 1945 dan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi.
- Meningkatkan kemampuan mahasiswa mendalami dan memahami masalah-masalah konstitusi.
- Mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan teks konstitusi (pasal-pasal UUD 1945) dengan perkembangan praktik ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945.
- Mangembangkan budaya perbedaan pendapat secara konstruktif dalam memahami implementasi perubahan UUD 1945.
D. PELAKSANAAN DAN KEPANITIAAN KEGIATAN
Kegiatan lomba Debat Konstitusi 2011 dilaksanakan melalui 2 (dua) tingkat, yakni Tingkat Regional dan Tingkat Nasional. Tingkat Regional merupakan tingkat seleksi untuk mengikuti Tingkat Nasional.
Panitia Pelaksana Debat Konstitusi 2011 dibentuk masing-masing pada Tingkat Regional dan Tingkat Nasional.
E. PESERTA KEGIATAN
- Peserta kegiatan ini adalah regu mahasiswa mewakili tiap perguruan tinggi yang berasal dari seluruh Indonesia.
- Tiap regu terdiri atas 3 (tiga) orang mahasiswa peserta debat dan 1 (satu) orang dosen pembimbing yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi peserta debat.
- Tiap perguruan tinggi dapat diwakili oleh mahasiswa dari berbagai disiplin keilmuan.
- Bagi Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Hukum atau Syari’ah harus menyertakan perwakilan mahasiswa yang berasal dari Fakultas Hukum atau Syari’ah.
1. Peserta Tingkat Regional; sebanyak 96 perguruan tinggi yang dibagi menjadi 6 (enam) regional.
- Regional I meliputi wilayah Sumatera, terdiri atas 16 (enam belas) regu, yakni sebagai berikut.
1) NAD : Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh,
IAIN Ar Raniry
2) Sumut : Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara,
3) Riau : Universitas Riau, Universitas Islam Riau.
4) Kepulauan Riau : Universitas Batam.
5) Sumbar : Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, Universitas Negeri
Padang.
6) Jambi : Universitas Jambi.
7) Bangka Belitung : Universitas Bangka Belitung.
8) Bengkulu : Universitas Bengkulu.
9) Sumsel : Universitas Sriwijaya.
10) Lampung : Universitas Lampung.
- Regional II meliputi wilayah DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah terdiri atas 16 (enam belas) regu, yakni sebagai berikut.
1) DKI Jakarta :Universitas Indonesia; Universitas Kristen Indonesia; Universitas Trisakti; Universitas Muhammadiyah Jakarta; Universitas Negeri Jakarta; Universitas Atmajaya Jakarta; Universitas Tarumanegara, Universitas Pancasila, Universitas Esa Unggul, Universitas Krisnadwipayana, Universitas Yarsi, Universitas Nasional, Universitas Islam Jakarta, Universitas Borobudur.
2) Kalteng : Universitas Palangkaraya.
3) Kalbar : Universitas Tanjungpura.
- Regional III meliputi wilayah Jawa Barat dan Banten terdiri atas 16 (enam belas) regu, yakni sebagai berikut.
1) Jawa Barat : Universitas Padjadjaran; Universitas Parahyangan;
Universitas Pasundan; Univ. Islam Nusantara Bandung, UIN Sunan
Gunung Djati, Universitas Kristen Maranatha Bandung, Universitas
Pakuan Bogor, Universitas Ibnu Khaldun, Institut Teknologi Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Islam Bandung, Universitas Pendidikan Indonesai.
2) Banten : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah; dan Universitas Pelita Harapan.
- Regional IV meliputi wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, terdiri atas 16 (enam belas) regu, yakni sebagai berikut.
1) Jawa Tengah : Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret Surakarta,
Universitas Jend. Soedirman, Universitas Kristen Satya Wacana,
Universitas Islam Sultan Agung; Universitas Negeri
Semarang, Universitas Muria Kudus, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Univ. Muhammadiyah Magelang.
2) DI Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia; Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Univ. Negeri Yogyakarta,
Univ. Janabadra, Universitas Gadjah Mada.
- Regional V meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, NTB terdiri atas 16 (dua belas) regu, yakni sebagai berikut.
1) Jawa Timur : Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Jember;
Universitas Muhammadiyah Malang; Universitas Islam Malang;
Universitas Surabaya, Universitas Dr. Sutomo, Universitas Negeri
Surabaya, Univeritas Widyagama Malang, Universitas Trunojoyo,
IAIN Sunan Ampel, Universitas Merdeka Malang.
2) Bali : Universitas Udayana.
3) NTB : Universitas Mataram.
4) NTT : Universitas Nusa Cendana.
5) Kalsel : Universitas Lambung Mangkurat.
- Regional VI meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua terdiri atas 16 (enam belas) regu, yakni sebagai berikut.
1) Sulawesi Selatan : Universitas Hasanuddin; Universitas Muslim Indonesia, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; dan Universitas 45 Makassar, Universitas Negeri Makasar.
2) Sulawesi Tengah : Universitas Tadulako.
3) Sulawesi Utara : Universitas Sam Ratulangi, Universitas Borneo.
4) Sulawesi Tenggara : Universitas Haluoleo.
5) Sulawesi Barat : Universitas Islam Al Asyariyah.
6) Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo.
7) Maluku : Universitas Pattimura.
8) Maluku Utara : Universitas Khairun.
9) Papua : Universitas Cenderawasih.
10) Papua Barat : Universitas Negeri Papua.
11) Kaltim : Universitas Mulawarman.
2. Peserta Tingkat Nasional; sebanyak 24 perguruan tinggi yang terdiri atas semifinalis Debat Konstitusi Regional 2011.
F. PENDAFTARAN PESERTA
a. Peserta mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan
b. Formulir pendaftaran dikirimkan kepada:
1. Panitia Regional I Lomba Debat Konstitusi
d/a. Fakultas Hukum Universitas Andalas
Kampus Limau Manis Padang
Telp. 0751-72985
Fax. 0751-778109
Email. kurnia_warman@yahoo.com
Selambat-lambatnya tanggal 26 April 2011
2. Panitia Regional II Lomba Debat Konstitusi
d/a. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
d/a. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kampus UI Depok
Telp. 021-7270003
Fax. 021-7270052
Email. fhuilawschool@ui.ac.id
Selambat-lambatnya tanggal 12 April 2011
3. Panitia Regional III Lomba Debat Konstitusi
d/a. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132
Telp. 022-2503271 Ext. 137-143
Fax. 022-2533705
Email. Info@fh.unpad.ac.id
Selambat-lambatnya tanggal 19 April 2011
4. Panitia Regional IV Lomba Debat Konstitusi
d/a. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1 Semarang
Telp. 024-8316870
Fax. 024-8316870
Email. fh@undip.ac.id
Selambat-lambatnya tanggal 7 April 2011
5. Panitia Regional V Lomba Debat Konstitusi
d/a. Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Kampus C UNAIR, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya
Telp. 031-5023151/5023252
Fax. 031-5020454
Selambat-lambatnya tanggal 3 Mei 2011
6. Panitia Regional VI Lomba Debat Konstitusi
d/a. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Kampus Unhas Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Makasar 90245
Telp. 0411-587219
Fax. 0411-587219
Email.fh-uh@indosat.net.id
Selambat-lambatnya tanggal 19 April 2011
G. MEKANISME KEGIATAN
1. Tingkat Regional
- Lomba menggunakan sistem setengah kompetisi.
- Babak I Peserta dibagi menjadi 4 (empat) grup, yang terdiri dari 4 (empat) Perguruan Tinggi.
- Juara Grup akan maju pada Babak Semifinal dengan sistem gugur
- Juara I, II dan semifinalis akan masuk ke Seleksi Tingkat Nasional.
2. Tingkat Nasional
- Peserta dibagi menjadi 8 grup yang berisi masing-masing 3 Perguran Tinggi.
- Babak Penyisihan Grup menggunakan sistem Setengah Kompetisi
- Juara grup maju ke Perempat Final untuk memperebutkan posisi Semifinal dengan sistem gugur.
- Juara Perempat Final akan maju ke Semifinal untuk memperebutkan posisi final dengan Sistem Gugur.
- Juara Semifinal akan maju ke Final untuk memperebutkan Juara I dan II.
H. TOPIK DEBAT
- Seluruh topik debat diinformasikan kepada peserta sebelum penyelenggaraan lomba untuk memberi kesempatan peserta membangun argumentasi.
- Topik debat pada babak penyisihan dan semifinal Tingkat Regional sama untuk semua regional, sedangkan topik babak final akan berbeda untuk masing-masing regional.
- Posisi standing (pro/kontra) masing-masing regu diinformasikan pada saat technical meeting.
- Penentuan standing dilakukan melalui mekanisme pengundian.
1. Topik Debat Babak Penyisihan Tingkat Regional adalah sebagai berikut.
· Kontrak karya Migas
· Titik berat otonomi daerah di tingkat provinsi
· Presidential threshold di Indonesia
· Pemilihan Gubernur oleh DPRD
· Hak recall partai politik
· Pencabutan hak ulayat dalam penetapan kawasan hutan lindung
2. Topik Debat Babak Semifinal untuk setiap regional:
· Koalisi dalam sistem presidensial
3. Topik Debat Babak Final untuk setiap regional adalah sebagai berikut.
· Regional I : Perluasan kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa pemilukada
· Regional II : Hukuman mati untuk koruptor
· Regional III : Hak angket dalam sistem Presidensial
· Regional IV : Pemilihan Gubernur DIY
· Regional V : Kewenangan MK memutus Constitutional Question.
· Regional VI : Kewenangan MK memutus Constitutional Complaint.
I. TATA CARA PENYELENGGARAAN DEBAT
- Mekanisme Debat.
Debat diselenggarakan dengan mempertemukan dua regu dengan posisi yang berbeda/saling berhadapan (pro kontra) pada setiap sesi lomba. Setiap sesi lomba dilakukan dalam tiga babak:
a. Babak I (waktu: 2 x 5 menit)
Setiap regu secara bergantian menyampaikan argumentasi (opening statement) terhadap satu topik sesuai dengan posisi masing-masing yang disampaikan oleh juru bicara dan tim regu dimulai dari regu pro. Waktu yang diberikan bagi setiap regu adalah maksimal 5 (lima) menit.
b. Babak II (waktu: 4 x 7 menit)
· Sesi I, Regu Pro memberikan bidasan atas opening statement yang disampaikan oleh Regu Kontra.
· Sesi II, Regu Kontra memberikan bidasan atas opening statement yang disampaikan oleh regu Pro.
· Sesi III, Regu Kontra memberikan bantahan atas statement yang disampaikan oleh Regu Pro.
· Sesi IV, Regu Pro memberikan bantahan atas statement yang disampaikan oleh regu Kontra.
· Alokasi waktu untuk setiap sesi di Babak II adalah 7 (tujuh) menit, dan dalam sesi 3 dan 4 antar tim dapat melakukan interupsi yang akan diatur oleh moderator secara seimbang.
c. Babak III (waktu: 2 x 2 menit)
Tiap regu yang diwakili oleh juru bicara masing-masing atau anggota lainnya menyampaikan Pernyataan Penutup (closing statement) atas argumentasi sesuai dengan posisi setiap regu yang dimulai oleh regu kontra. Waktu yang diberikan kepada setiap regu maksimal 2 (dua) menit.
- Moderator dan Pengatur Waktu.
- Debat dipandu oleh moderator.
- Untuk mengatur waktu dalam debat dilakukan oleh pengatur waktu.
- Penilaian
- Kriteria penilaian terdiri atas:
a) Substansi: 50 persen
· Penguasaan teori terkait tema debat
· Penguasaan konstitusi terkait dengan tema debat
· Penguasaan peraturan perundang-undangan lain terkait tema debat
· Penguasaan fakta empiris dan dinamika ketatanegaraan terkait tema debat
· Gagasan baru dikemukakan dalam mendukung argumentasi terkait dengan tema debat
· Penguasaan perbandingan terkait dengan tema debat.
b) Cara dan Bahasa Penyampaian: 30 persen
· Etika berdebat dan penguasaan panggung
· Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
· Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing
· Sistematika alur pikir dalam membangun argumentasi debat
· Ketepatan menyanggah (membidas) pendapat lawan.
c) Kerjasama Tim: 20 persen
· Keruntutan alur berpikir tim
· Dukungan dan kemampuan menambah atau memperkuat argumentasi teman dalam satu tim.
· Proporsionalitas penguasaan substansi di antara anggota tim.
- Rentang nilai untuk setiap kriteria penilaian pada babak penyisihan 70-100.
- Rentang nilai untuk setiap kriteria penilaian pada babak semifinal dan final 80-100.
- Penentuan pemenang dilakukan berdasarkan komposisi juri dan/atau jumlah nilai yang diperoleh.
- Penentuan juara grup ditentukan berdasarkan jumlah kemenangan dan komposisi juri. Dalam hal dua regu mempunyai jumlah kemenangan yang sama maka juara grup ditentukan berdasarkan perbandingan komposisi juri. Apabila komposisi juri sama maka juara grup ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang diberikan juri.
- Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
- Penilaian juri akan diumumkan secara terbuka kepada peserta melalui papan pengumuman.
J. JURI
‐ Juri berasal dari para ahli hukum tata negara, dan ahli lain yang memiliki perhatian besar terhadap konstitusi.
‐ Kriteria juri, antara lain:
1) Dewan juri tidak berasal dari salah satu tim yang bertanding;
2) Dewan juri tidak boleh melakukan penjurian jika salah satu tim debat mempunyai hubungan kelembagaan dan emosional dengan tim peserta debat;
3) Menguasai konstitusi,
4) Mengisi biodata yang disediakan oleh panitia.
‐ Jumlah juri tingkat regional sebanyak 13 (tiga belas) orang untuk setiap regional.
‐ Juri babak penyisihan untuk tingkat regional berjumlah 3 (tiga) orang.
‐ Juri babak semifinal untuk tingkat regional berjumlah 5 (lima) orang.
‐ Juri Babak Final untuk tingkat Regional berjumlah 9 (sembilan) orang.
‐ Juri Tingkat Regional terdiri atas sebagai berikut.
Regional I Padang
1) Dr. M. Ali Safaat
2) Fajrul Falaakh, S.H., M.Sc.
3) Prof. Dr. Guntur Hamzah
4) Prof. Dr. Syamsul Bachri
5) Dr. Marwan Mas
6) Dr. I Dewa Gede Palguna
7) Dr. Ni’matul Huda
8) Prof. Dr. Safri Nugraha
9) Prof. Dr. Eko Prasodjo
10) Prof. Dr. Arif Hidayat
11) Dr. Ida Nurlinda
12) Prof. Dr. Muchammad Zaidun
13) Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Regional II Jakarta
1) Prof. Dr. Yuliandri
2) Prof. Dr. Saldi Isra
3) Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H.
4) Dr. Mirza Nasution
5) Dr. Marwan Mas
6) Dr. I Dewa Gede Palguna
7) Dr. Saefuddin
8) Prof. Dr. Arif Hidayat
9) Prof. Dr. Yos Johan Utama
10) Dr. Susi Dwi Haryanti
11) Dr. Sukardi
12) Dr. Jazim Hamidi
13) Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Regional III Bandung
1) Dr. Kurnia Warman
2) Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H.
3) Fajrul Falaakh, S.H., M.Sc.
4) Dr. Mirza Nasution
5) Prof. Dr. Aswanto
6) Prof. Dr. Syamsul Bachri
7) Dr. Zen Zanibar
8) Dr. Saefuddin
9) Winarno Yudho, S.H., M.A.
10) Dr. Fatmawati
11) Prof. Dr. Eko Prasodjo
12) Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu
13) Prof. Dr. Muchammad Zaidun
Regional IV Semarang
1) Dr. M. Ali Safaat
2) Prof. Dr. Yuliandri
3) Dr. Kurnia Warman
4) Dr. Suharizal
5) Prof. Dr. Guntur Hamzah
6) Dr. Irman Putrasidin
7) Dr. Marwan Mas
8) Dr. Zen Zanibar
9) Winarno Yudho, S.H., M.H.
10) Prof. Dr. Hikamahanto Juwana
11) Dr. Ida Nurlinda
12) Dr. Susi Dwi Haryanti
13) Dr. Sukardi
Regional V Surabaya
1) Prof. Dr. Saldi Isra
2) Dr. Kurnia Warman
3) Dr. Suharizal
4) Prof. Dr. Aswanto
5) Dr. Irman Putrasidin
6) Dr. Bambang Widjojanto
7) Dr. Zen Zanibar
8) Dr. Ni’matul Huda
9) Prof. Dr. Hikmahanto Juwana
10) Prof. Dr. Eko Prasodjo
11) Dr. Fatmawati
12) Prof. Dr. Yos Johan Utama
13) Dr. Nanik Trihastuti
Regional VI Makassar
1) Prof. Dr. Saldi Isra
2) Dr. Suharizal
3) Prof. Dr. Eddy OS Hiariej
4) Fajrul Falaakh, S.H., M.Sc.
5) Dr. Bambang Widjojanto
6) Dr. I Dewa Gede Palguna
7) Dr. Saefuddin
8) Dr. Nanik Trihastuti
9) Prof. Dr. Muchammad Zaidun
10) Dr. Sukardi
11) Dr. Jazim Hamidi
12) Dr. M. Ali Safaat
13) Dr. I Gusti Ayu ketut Rachmi Handayani
K. TEMPAT DAN WAKTU
Debat Konstitusi Tingkat Regional akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam pada periode 3 Mei s.d. 9 Juni 2011 di masing-masing regional.
‐ Regional I dilaksanakan di Padang, dengan Tuan Rumah Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Waktu Pelaksanaan, 24 s.d. 26 Mei 2011.
‐ Regional II dilaksanakan di Jakarta, dengan Tuan Rumah Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Waktu Pelaksanaan, 10 s.d. 12 Mei 2011.
‐ Regional III dilaksanakan di Bandung, dengan Tuan Rumah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Waktu Pelaksanaan, 18 s.d. 20 Mei 2011.
‐ Regional IV dilaksanakan di Semarang, dengan Tuan Rumah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Waktu pelaksanaan, 3 s.d. 5 Mei 2011.
‐ Regional V dilaksanakan di Surabaya, dengan Tuan Rumah Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Waktu Pelaksanaan, 30 Mei s.d. 1 Juni 2011.
‐ Regional VI dilaksanakan di Makassar, dengan Tuan Rumah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Waktu Pelaksanaan, 18 s.d. 20 Mei 2011.
L. PENYELENGGARA
Perlombaan diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK bekerjasama dengan Fakultas Hukum di 6 (enam) regional penyelenggaraan. Untuk merencanakan dan mengorganisasi kegiatan, MK membentuk Steering Committee dan Organizing Committee.
M. HADIAH PEMENANG
Hadiah Pemenang disediakan bagi Juara 1 dan Juara 2 tiap regional.
Juara I : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan, Uang Tunai Rp. 12.000.000,-,
Juara II : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan, Uang Tunai Rp. 9.000.000,-,
N. PEMBIAYAAN
a. MK menanggung biaya akomodasi dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.
b. MK memberikan penggantian biaya transportasi.
· Untuk penggantian transportasi udara peserta harus menyiapkan bukti riil tiket ekonomi berangkat (termasuk boarding pass dan airport tax) dan tiket ekonomi pulang yang langsung dari kota perguruan tinggi asal ke kota tempat penyelenggaraan/direct flight (bertanggal setelah berakhirnya kegiatan).
· Untuk peserta yang menggunakan angkutan darat, bukti pembelian tiket riil menjadi dasar penggantian biaya tiket.
· Untuk peserta yang menggunakan kendaraan sendiri, akan dihitung berdasarkan transport lokal yang berlaku.
· Untuk regional I, peserta yang berasal dari Riau, Jambi, Padang, dan Bengkulu hanya ditanggung transportasi darat.
· Untuk Regional II MK hanya menanggung transportasi udara bagi peserta dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
· Untuk Regional III MK hanya menanggung transportasi darat bagi semua peserta.
· Untuk Regiona IV MK hanya menanggung biaya transportasi darat.
· Untuk Regional V, MK menanggung transportasi udara bagi peserta yang berasal dari Bali, NTT, NTB
· Untuk Regional VI, MK menanggung transportasi udara semua peserta kecuali yang berasal dari daerah Makassar.
c. MK tidak menanggung biaya diluar ketentuan poin a dan b.
d. Peserta wajib membawa Surat Rekomendasi/Surat Tugas dari Universitas/Fakultas.
e. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi:
(1) Regional I
· Panitia Regional : Erimardiosran, S.E.
Telp/HP : 0751- 72985 / 081266100556
Fax : 0751- 778109
Email : -
· Panitia MK : Taufik Gunanda
Telp/HP : 021-23529000 ext. 18224 / 0812 67927 142
Fax : 021-3512456
Email : taufik_gunanda@yahoo.co.id
(2) Regional II
· Panitia Regional : M. Ajisatria Suleiman
Telp/HP : 021-7270052 / 0816 9109 58
Fax : 021-7270003
Email : lawschool@ui.ac.id
· Panitia MK : Udi Hartadi
Telp/HP : 021-23529000 ext. 18216 / 081 619 862 04
Fax : 021-3512456
Email : hartakoe@yahoo.com
(3) Regional III
· Panitia Regional : Dadang Abdurahim
Telp/HP : 022-2533705 / 081 221 000 095
Fax : 022-2533705
Email : dadang.abdurahim.yahoo.co.id
Panitia MK : Widy Hastowahyudi
Telp/HP : 021-23529000 ext. 18224 / 0856 929 562 74
Fax : 021-3512456
Email : weed@mahkamahkonstitusi.go.id
(4) Regional IV
· Panitia Regional : Untung Dwi Hananto
Telp/HP : 024-8316870/081 229 333 353
Fax : 024-8316870
Email : aancaryo@gmail.com
· Panitia MK : Andhini Sayu F
Telp/HP : 021-23529000 ext. 18212 / 0856 123 6758
Fax : 021-3863877
Email : dhiniyaa@yahoo.com
(5) Regional V
· Panitia Regional : Radian Salman
Telp/HP : 031-5023151/5023252 ext. 115, 0812 3512 192
Fax : 031-5020454
Email : radiansa77@yahoo.com
· Panitia MK : Yohana Citra P
Telp/HP : 021-23529000 ext. 18216 / 081 230 455 95
Fax : 021-3512456
Email : yohana.citra@gmail.com
(6) Regional VI
· Panitia Regional : Kasman Abdullah
Telp/HP : 0411-587219, 0812 4214 423
Fax : 0411-587219
Email : fh_uh@indosat.net.id
· Panitia MK : Yogi Djatnika
Telp/HP : 021-23529000 ext. 18216 / 0852 8967 1351
Fax : 021-3512456
Email : yogidjatnika@yahoo.com
O. PENUTUP
Demikian pedoman ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Lomba Debat Konstitusi TA 2011..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar